Madurazone. SUMENEP – Keberadaan Pendamping Desa di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mulai disorot. Pasalnya, ada dugaan pendamping berafiliasi dengan partai politik (parpol).
Bahkan, informasinya ada pendamping yang pernah nyaleg meski tidak sukses. Dan, ada sebagian yang jadi tim sukses (timses) dalam memuluskan calon anggota lesgislatif (caleg). Sehingga, disinyalir tidak sesuai aturan yang berlaku.
Anggota komisi I DPRD Sumenep Hairul Anwar menjelaskan, rencana evaluasi pendamping desa oleh Kementerian Desa (Kemendesa) harus diapresiasi. Itu juga harus dilakukan di Kabupaten Sumenep.
“Jadi, pendamping di Sumenep harus di evaluasi juga secara total menyeluruh. Itu agar lebih profesional dalam kerjanya,” katanya.
Sebab, sambung dia, pihaknya banyak menerima laporan dari masyarakat jika ada pendamping desa yang punya hubungan dengan parpol tertentu. Bahkan, ada yang sempat menjadi caleg pada 2024 lalu. Jadi, mereka ikut berpolitik.
“Kita di komisi dapat laporan jika ada yang nyaleg, bahkan tidak sedikit yang juga jadi timses pada pileg lalu. Kami juga sudah mengantongi nama mereka,” ujarnya.
Politisi PAN itu mengungkapkan, idealnya pendamping desa itu tidak berafiliasi dengan parpol tertentu. Sehingga, dalam menjalankan tugasnya tidak berpolitik. “Harus profesional, mengacu kepada aturan yang berlaku,” ucapnya.
Kejadian ini, menurut Hairul Anwar, sangat miris, lantaran mereka pekerja profesional yang harus ditopang dengan kerja berintegritas. “Kami menyesal jika laporan yang diterima, ternyata benar dan ini perlu tindak lanjut,” paparnya.
Untuk itu, pihaknya menegaskan untuk menjadi perhatian Kementerian Desa (Kemendesa). Termasuk juga, pendamping desa yang rangkap dengan sertifikasi. “Kami tekan untuk dilakukan evaluasi menyeluruh, dan ditindak tegas jika terbukti,” tegasnya. (Nz/yt)
